nusakini.com-- ASEAN +3 Macroeconomic Research Office (AMRO) melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tujuan dari kunjungannya tersebut adalah untuk menjajaki peluang kerjasama dengan Indonesia di bidang infrastruktur. 

Saat melakukan kunjungan, tim AMRO yang dipimpin Financial Specialist AMRO, Enrico Tanuwidjaja diterima langsung oleh Kepala Pusat Perencanaan Keterpaduan Infrastruktur PUPR BPIW, Hadi Sucahyono didampingi jajaran pejabat BPIW lainnya di Gedung BPIW, kemarin.

Hadi mengatakan, meski ada keterbatasan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, namun Kementerian PUPR tetap bertekad memenuhi outcome prioritas dari program-program yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR. 

• Mulai 2 Januari Jalan Tol Makassar New Port Sudah Berfungsi
• Tahun Depan, Jalan Nasional Penghubung Sultra dan Sulsel Bakal Mulus
• Staf Khusus Wapres Soroti Kordinasi Antar Instansi Untuk Percepatan Pembangunan Bendungan Jragung.
• Stafsus Wapres RI, Sukriansyah Gelar Kunker ke Sumsel, Ini yang Dilakukan
• Tinjau Pembangunan Bendungan Sidan Bali, Stafsus Wapres Sukriansyah Apresiasi Proses Pembangunan yang Terus Berlangsung di Tengah Pandemi Covid-19

Menurutnya, total kebutuhan Kementerian PUPR berdasarkan Renstra Kementerian PUPR periode 2015–2019 mencapai Rp 931,5 triliun. “Saat ini APBN yang diterima oleh Kementerian PUPR pada 2015-2017 sebesar Rp 320,8 triliun, sehingga masih ada gap (kekurangan-red) pembiayaan pembangunan infrastruktur sebesar Rp 610,7 triliun untuk 2018-2019,” tutur Hadi. 

Dengan begitu, lanjutnya, salah satu cara untuk mengatasinya dengan melakukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU). “Seperti skema Public Private Partnership (PPP) dengan menggunakan Viability Gap Funding (VGF),” tutur Hadi. 

Selain itu, BPIW juga telah melakukan penyesuaian program-program yang sifatnya nonfisik dilakukan pada awal tahun. 

Enrico mengakui, kedatangannya ke BPIW Kementerian PUPR untuk menjajaki peluang investasi di Indonesia dan untuk mengetahui skema Public Private Partnership yang diterapkan Kementerian PUPR. Ia juga berharap, Indonesia dapat terus memacu pembangunan infrastrukturnya. 

Seperti diketahui, AMRO merupakan badan yang dibentuk dari implementasi inisiatif forum kerjasama ASEAN +3 (ASEAN, Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan) Macroeconomic Research Office untuk bidang keuangan. AMRO juga berperan dalam proses pengambilan keputusan untuk aktivasi Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) sebagai bentuk fasilitas jaring pengaman stabilitas keuangan di tingkat kawasan Asia Pasifik.(p/ab)